Jakarta, – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melontarkan kritik keras terhadap maraknya aksi premanisme dan tawuran yang semakin mengkhawatirkan di tengah masyarakat. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengambil langkah tegas dan tanpa kompromi dalam menindak para pelaku, terutama mereka yang tak segan menggunakan senjata tajam dan mengganggu ketertiban umum.  

Sahroni menyoroti bahwa fenomena premanisme dan tawuran bukan lagi sekadar kenakalan remaja atau konflik sporadis, melainkan telah berkembang menjadi tindakan kriminal yang membahayakan nyawa dan merusak rasa aman warga. Menurutnya, negara tidak boleh kalah dan aparat tidak boleh terlihat lemah di hadapan para pelaku kejahatan jalanan ini.  

“Aksi premanisme dan tawuran sudah sangat meresahkan. Kita lihat sendiri, para pelaku semakin berani, bahkan terang-terangan membawa senjata tajam. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Sahroni di Jakarta, merujuk pada berbagai insiden yang terjadi belakangan ini. “Saya minta dengan sangat kepada aparat kepolisian untuk bertindak lebih keras dan tegas. Jangan beri ruang sedikit pun bagi preman dan pelaku tawuran untuk beraksi.”

Politisi Partai NasDem ini juga menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi premanisme yang berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, ormas seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan dan menjaga ketertiban, bukan malah menjadi alat untuk melakukan intimidasi, pemerasan, atau tindakan kekerasan lainnya.

“Negara tidak boleh tunduk pada preman berkedok ormas. Jika ada ormas yang anggotanya melakukan tindakan kriminal, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai keberadaan mereka justru menciptakan ketakutan di masyarakat,” tegas Sahroni. Ia menambahkan bahwa Komisi III DPR RI akan terus mengawasi kinerja aparat dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan tersebut.

Kekhawatiran Sahroni bukan tanpa alasan. Beberapa waktu lalu, sebuah insiden tawuran bahkan terjadi di dekat kediamannya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kejadian ini semakin memperkuat pandangannya bahwa aksi brutal tersebut bisa terjadi di mana saja dan mengancam siapa saja, tanpa pandang bulu.

“Kejadian di dekat rumah saya menjadi bukti nyata betapa daruratnya masalah ini. Aparat harus memiliki respons cepat dan tindakan preventif yang efektif. Jangan sampai menunggu ada korban jiwa baru kemudian bergerak masif,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sahroni menekankan pentingnya efek jera bagi para pelaku. Menurutnya, penindakan yang tegas tidak hanya bertujuan untuk menghukum mereka yang terbukti bersalah, tetapi juga untuk mengirimkan pesan yang jelas kepada siapa pun yang berniat melakukan tindakan serupa.  

“Hukuman harus setimpal dan mampu memberikan efek jera. Proses hukum harus berjalan transparan dan akuntabel. Kita ingin para preman dan pelaku tawuran ini berpikir dua kali sebelum melakukan aksi mereka,” kata Sahroni. Ia juga mendorong adanya penelusuran hingga ke aktor intelektual atau pemimpin kelompok-kelompok yang sering terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. 

Selain penindakan represif, Sahroni juga menggarisbawahi pentingnya upaya preventif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, keluarga, dan institusi pendidikan. Edukasi mengenai bahaya premanisme dan tawuran serta penanaman nilai-nilai hukum dan sosial sejak dini dianggap krusial.

“Pemberantasan premanisme dan tawuran ini membutuhkan kerja sama semua pihak. Aparat fokus pada penindakan, tetapi upaya pencegahan juga harus berjalan paralel. Lingkungan keluarga dan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda agar tidak terjerumus dalam tindakan destruktif,” jelasnya.

Sahroni berharap keseriusan aparat dalam menindak tegas premanisme dan tawuran dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, yakni terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Ia juga mengingatkan bahwa jaminan keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

“Keamanan adalah fondasi. Bagaimana investor mau datang jika di negaranya sendiri masih banyak aksi premanisme yang mengganggu? Oleh karena itu, penindakan tegas ini juga berdampak pada citra negara dan perekonomian secara keseluruhan,” pungkas Sahroni. Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus mendukung langkah-langkah kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari premanisme dan kekerasan jalanan.